Skip to main content

Hukum Kurban On-Line

Masalah hukum kurban secara on-line ini mirip dengan hukum transaksi-transaksi (akad-akad) on-line lainnya, lebih terkait dengan kejujuran dan amanah, trust and accountability. Juga mirip dengan hukum naqluz zakaah (pengiriman dana zakat ke tempat lain) karena kemungkinan besar ”daging” kurban akan dikirim ke tempat lain yang dianggap lebih membutuhkan.


Ada beberapa ketentuan pokok (rukun dan syarat) transaksi on-line ini, yaitu: barang yang ditransaksikan harus halal dan jelas pemiliknya; harga barang yang ditransaksikan harus wajar dan disepakati kedua belah pihak yang bertransaksi; tidak ada unsur manipulasi (penipuan) atau eksploitasi (pemerasan) dalam transaksi; dan prosedur transaksinya diketahui dan saling rela antara kedua belah pihak.

Jika empat marka (ketentuan) transaksi tersebut terpenuhi, maka sebenarnya kurban dengan cara on-line tidak ada masalah, tetap sah dan diperbolehkan. Apalagi jika suatu jenis transaksi itu sudah menjadi kebiasaan, walau menurut orang lain aneh, maka secara fiqih tetap sah dan boleh. Dapat ditampilkan contoh:

Di desa-desa sudah biasa orang yang ke warung itu mengambil dan makan jajan sesuai kemauannya. Baru kemudian ketika akan membayar, si pembeli  memberitahu pemilik warung, bahwa dia mengambil ini-itu sejumlah sekian. Jadi andaikata dia berbohong maka pemilik warung tidak akan tahu. Keadaan demikian berlangsung sejak dulu sampai sekarang dan tidak diketahui ada ulama yang keberatan.

Di sebagian suku Dayak ada kebiasaan menjual hasil panen dengan cara menaruhnya di pinggir jalan tanpa ditunggui pemiliknya. Jika ada orang yang berminat maka dia cukup menaruh barang yang lain miliknya sebagai barter (sekarang sudah ada yang pakai uang) dan mengambil barang yang diminati tersebut sepantasnya. Ini benar-benar transaksi atas dasar ”trust» (kejujuran) yang luar biasa. Sampai sekarang juga belum diketahui ada ulama yang keberatan dengan model transaksi demikian.

Dalam perspektif Ushul Fiqih, sepanjang hal-hal itu terkait dengan muamalah ijtima’iyyah (transaksi sosial kemasyarakatan) maka dapat disandarkan pada kaidah-kaidah berikut: Al ‘aadah muchakkamah (adat/kebiasaan baik itu dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan hukum); dan al-Ashlu fil asy-yaa’ al-ibaachah, chattaa yadullad daliilu ‘alattahriim (pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya).

Berpijak dari landasan kaidah fiqhiyyah tersebut, maka kurban secara on-line itu sebenarnya diperbolehkan dan sah, asal penyelenggaranya benar-benar jujur dan amanah, serta mengerti ketentuan sahnya suatu kurban. Tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa penyelenggara kurban on-line itu memenuhi persyaratan tersebut, apalagi trend ini baru muncul akhir-akhir ini saja, sehingga belum teruji rekam jejaknya. Lebih mencurigakan lagi adalah jika harga yang ditawarkan di bawah harga umum pasar, maka potensi manipulasi akan lebih besar, bisa saja dibelikan kambing yang lebih kecil sehingga tidak memenuhi syarat untuk kurban, atau bahkan bisa jadi tidak dibelikan kambing kurban sama sekali. Saya teringat kejadian beberapa waktu yang lalu, ada orang yang dipercaya mengurus dam haji. Setelah terkumpul dana sekian juta riyal, ternyata uang tersebut tidak dibelikan kambing dam melainkan dibawa pulang ke Indonesia, katanya untuk membangun pesantren. Na’uudzu Billaah

Bisa saja kurban via on-line akan terjadi seperti ini, ada manipulasi atau bahkan eksploitasi. Jika demikian, maka kurban tersebut jelas tidak sah karena hewan kurbannya tidak memenuhi syarat, atau bahkan tidak terjadi kurban sama sekali karena uangnya dikorupsi oleh penyelenggara. Dalam menghadapi kemungkinan terjadinya hal yang demikian, maka umat Islam yang akan berkurban amat dianjurkan untuk berhati-hati. Ada hadis yang diriwayatkan oleh at-Turmidziy dan an-Nasaiy dari Hasan bin Ali RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: ”Da’ maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibuka” (tinggalkan hal yang membuatmu ragu, dan lakukan hal yang tidak meragukanmu). Agar tidak timbul keraguan, maka sebaiknya kurban secara konvensional saja, kurban sebagaimana biasanya saja.

Mengenai pengiriman ”daging” kurban ke tempat/daerah lain, hal  ini dapat dikiaskan dengan pengiriman zakat (naqluz zakaah) dari tempat/daerah orang yang berzakat ke tempat/daerah lain. Jumhur fuqaha’ (mayoritas ulama ahli fiqih) tidak membolehkannya karena ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Jama’ah (banyak periwayat) bahwa Nabi SAW bersabda yang maknanya: «…Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka untuk diberikan pada orang-orang miskin mereka…». Kata «mereka» dalam hadis tersebut difahami sebagai keharusan memberikan zakat kepada orang miskin yang ada di sekitar orang yang berzakat.

Namun para fuqaha’ memberikan perkecualian, secara garis besar sebagai berikut:

Fuqaha’ Hanafiyah (pengikut madzhab Hanafiy) mengecualikan (yakni boleh mengirim zakat ke lain daerah)  yaitu kepada kerabat yang miskin, masyarakat yang lebih miskin, dari daerah non muslim ke daerah muslim, orang yang sedang menuntut ilmu,

Fuqaha’ Malikiyah (pengikut madzhab Malikiy) mengecualikan (yakni boleh mengirim zakat ke lain daerah)  yaitu kepada mereka yang lebih membutuhkan,

Fuqaha’ Syafi’iyah (pengikut madzhab Syafi’iy) mengecualikan (yakni boleh mengirim zakat ke lain daerah)  kalau di daerah orang yang berzakat tidak ada yang berhak menerima zakat, atau ada kelebihan zakat.

Analog dengan dana zakat tersebut, maka ”daging” kurban juga boleh dikirim ke tempat/daerah lain yang dianggap lebih membutuhkan, atau jika di daerah tempat disembelihnya hewan kurban sudah dipandang cukup, maka boleh dikirim ke daerah lain. Mengenai cara pengirimannya boleh dikirim setelah disembelih di tempat orang yang berkurban agar diketahui pasti oleh yang berkurban, dan ini lebih utama. Rasulullah SAW bersabda kepada anaknya, Fatimah (yang maknanya): ”Hadirilah kurbanmu dan saksikanlah, sungguh dengan kurban itu engkau akan mendapat ampunan dari dosa yang engkau perbuat pada permulaan tetesan darahnya” (HR al-Chakim, al-Baihaqiy dan at-Thabraniy). Tetapi boleh juga dikirim ke daerah lain dalam keadaan hidup, jika yang demikian itu dirasakan lebih mudah dan maslahah demi menghindari basinya ”daging” hewan yang terlanjur disembelih dan ternyata tidak bisa segera mengirimnya.

Wallaahu a’lam

Sumber: Buku Fiqh Kontemporer, Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA

Popular posts from this blog

Bagaimana Hukum Puasa Untuk Hajat Tertentu?

Puasa (ash-shaum) dalam Islam adalah suatu ibadah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT dengan cara menahan diri dari makan, minum, bersetubuh dan hal-hal lain yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari.

BAGAIMANA HUKUM MANDI BESAR DENGAN AIR HANGAT?

Ada beberapa hal yang menyebabkan umat Islam diwajibkan mandi besar (biasa disebut mandi junub atau mandi jinaabat), yaitu: keluar mani, bertemunya (masuknya meski sedikit) kemaluan pria-wanita walau tidak keluar mani, tuntasnya darah dari haid atau nifas, masuk Islamnya orang non-muslim, dan matinya muslim-muslimah kecuali mati syahid. Hal ini didasarkan pada makna firman Allah SWT: ”...Dan apabila kalian junub, maka mandilah...” (al-Maa-idah 6), dan banyak hadis shahih, antara lain sabda Rasulullah SAW tentang orang Islam yang meninggal dunia: ”Mandikanlah ia dengan air dan bidara, serta kafanilah dengan dua helai kain” (HR al-Bukhariy dan Muslim dari Ibnu Abbas), juga sabda beliau berkaitan dengan non-muslim yang masuk Islam, yakni ketika Qais bin ’Ashim menyatakan masuk Islam, maka Rasulullah SAW menyuruhnya mandi dengan air dan bidara (HR Muslim, Abu Dawud, at-Turmudziy dan an-Nasaa-iy).

Hukum Badal dan Hadiah Pahala Umrah

Di antara persoalan yang sering muncul dalam perbincangan terkait dengan ibadah umrah adalah ”bolehkah seseorang mengumrahkan orang lain, atau melaksanakan ibadah umrah atas nama orang lain, yang kemudian lebih dikenal sebagai badal umrah”.